BAB II
ISI
2.1 Mengapa Diperlukan Dana Luar Negeri
Sejarah mencatat bahwa pada tahap awal
pembangunanya, Negara – Negara yang sekarang dianggap maju pun memanfaatkan
dana asing. Hollis B. Chennery dan Alan Strout, dalam sebuah model berdasar
bukti empiris dari 50 negara berkembang dari tahun 1957 sampai 1962,
mengidentifikasikan tiga tahap pembangunan, yang masing – masing dicirikan oleh
faktor kendala pembangunan. Tahap – tahap sekaligus faktor – faktor kendala
tersebut yaitu:
1. Keterbatasan
skill,
2. Gap
tabungan, yaitu investasi dikurangi tabungan.
3. Gap
devisa, yaitu impor dikurangi ekspor.
Pada
tahap pertama aliran skill dan teknologi dari luar negeri mampu memecahkan,
paling tidak mengurangi, masalah pembangunan akibat keterbatasan skil. Akan
tetapi dua ekonom tersebut lebih memusatkan perhatian pada tahap 2, pertumbuhan
yang terbatasi oleh kurangnya investasi, dan tahap 3, pertumbuhan yang
terbatasi oleh gap perdagangan. Dua tahap terakhir diduga sedang menjadi
fenomena di Negara berkembang saat ini, dan diharapkan akan bisa diatasi dengan
aliran dana luar negeri.
Bukti-bukti
Chenery dan Strout mengindikasikan bahwa pada awal-awal tahap pembangunan,
pertumbuhan terkendala oleh terbatasnya investasi. Misalnya sebuah perekonomian
mentargetkan untuk tumbuh 4 persen per tahun. Jika ICOR negara tersebut adalah
3, maka akan diperlukan investasi (tambahan kapital) sebesar 12 persen GNP.
Jika tabungan yang tersedia hanya 10 persen GNP, maka terdapat gap
tabungan-investasi sebesar 2 persen GNP, yang bisa ditutup dengan dana luar
negeri. Impor kapital ini akan mengatasi masalah keterbatasan pertumbuhan
akibat gap investasi-tabungan.
Untuk
menutup gap-gap tersebut diperlukan aliran dana luar negeri. Impor kapital ini
akan mengatasi masalah keterbatasan pertumbuhan akibat gap investasi-tabungan
serta menghilangkan keterbatasan pertumbuhan akibat gap devisa. Bantuan luar
negeri yang diperlukan ditentukan oleh jumlah gap terbesar dari dua gap
tersebut. Dalam jangka panjang, dana luar negeri akan menyamakan laju
pertumbuhan antara investasi dan tabungan sehingga negara tersebut bisa
berhenti meminjam dan membangun dengan dana sendiri.
2.2 Sumber dan Pengguna Dana Luar
Negeri
Bantuan luar negeri bersumber dari
pemerintah-pemerintah negara asing. Bantuan ini bisa datang dari sebuah
pemerintah asing langsung diberikan ke sebuah negara berkembang, bisa juga
datang dari lembaga-lembaga internasional. Kesimpulannya adalah bahwa bantuan
luar negeri berasal dari pemerintah negara asing, baik langsung (bilateral)
maupun melewati lembaga-lembaga internasional (multilaateral).
Dana luar negeri berikutnya adalah
pinjaman dari bank-bank komersial. Pinjaman komersial ini biasanya berbungan
lebih tinggi dan berjangka lebih pendek dari bantuan internasional. Sumber
berikutnya adalah investasi dari luar negeri. Investasi ini bisa dibedakan
menjadi dua, yaitu investasi asing portofolio berupa pembelian saham dan
obligasi, dimana investor tidak mempunyai kontrol langsung atas perusahaan) dan
investasi asing langsung (investor membuka cabang perusahaan di negara
berkembang dan mempunyai kontrol langsung terhadap perusahaan tersebut).
Sumber dana berikutnya, yang
meskipun tidak berjumlah besar, adalah kiriman dari warga negara yang bekerja
di negara lain (remittances), dan juga kredit ekspor. Kredit ekspor adalah
penangguhan pembayaran ekspor untuk jangka waktu tertentu sehingga importir
bisa mengimpor tanpa uang kas. Untuk negara yang sangat terbuka, yaitu negara yang
tingkat perdagangan dunianya sangat tinggi.
Siapa yang memerlukan dana luar
negeri tersebut ? negara-negara Eropa Barat dan Timur serta Amerika dan pada
awal pembangunannya juga memerlukan modal asing. Setelah Perang Dunia II,
negara-negara Eropa yang kalah perang memerlukan dana untuk membangun kembali
negaranya. Pemerintah Amerika Serikat waktu itu, dengan program yang terkenal
sebagai Marshall Plan, menyediakan dana untuk pembanguna tersebut. Pembanguna
tersebut relatif berhasil. Demikian pula beberapa negara yang baru merdeka
memerlukan dana untuk membangun, yang sebagian dibantu oleh negara-negara bekas
penjajahnya.
2.3 Tabungan Pemerintah Asing (Bantuan
Asing) sebagai Sumber Dana Pembangunan
Pinjaman resmi pemerintah asing
(Sgo) sering disebut sebagai bantuan asing atau official development assistance
(ODA) karena mempunyai syarat-syarat yang lebih ringan dalam pembayarannya
dibandingkan dengan pinjaman asing swasta. Bantuan asing bisa berupa pinjaman
lunak, hibah, atau bantuan teknis. Sumbernya bisa berupa sebuah pemerintah
negara asing, tetapi bisa juga agen-agen internasional. Pinjaman ke
negara-negara berkembang dianggap sebagai bantuan asing jika mengandung elemen
bantuan, yaitu jika penerima dana mendapatkan kemudahan-kemudahan dibanding
jika dia meminjam dari bank-bank komersial dunia. Kemudahan itu bisa berbentuk
tiga hal, pertama, tingkat bunga yang rendah, kedua, periode pembayaran yang
lebih lama, dan ketiga, grace period (periode dari saat dana tersebut diberikan
sampai kewajiban mengangsur pertama kali) yang lebih lama.
Pinjaman resmi bisa digolongkan ke
dua kategori, keras atau lunak, tergantung pada seberapa besar elemen hibahnya.
Pinjaman Bank Dunia lebih banyak bebentuk pinjaman keras, akan tetapi pinjaman
dari cabang-cabang Bank Dunia, yaitu Internasional Developmant Association
(IDA) biasanya bersifat lunak, karena IDA memang dibentuk untuk membantu
negara-negara berkembang.
Bantuan bisa bersifat mengikat atau
tidak mengikat. Dikatakan mengikat jika negara donor menekankan bahwa semua
impor yang berkaitan dengan bantuan tersebut harus berasal dari negara donor.
Pengikatan bisa berbentuk lain, misalnya negara-negara donor hanya mau
menyediakan bantuan jika bantuan tersebut bisa memberikan kepada mereka
tambahan kesempatan kerja, bisnis atau ekspor.
Bantuan bisa berbentuk proyek atau
program. Bantuan proyek memungkinkan negara donor untuk mengontrol penggunaan
uang tersebut. Akan tetapi negara berkembang sering membutuhkan bantuan untuk
tujuan-tujuan yang tidak bisa dipaket dalam sebuah proyek seperti itu. Para
donor-Bank Dunia dan beberapa lembaga dunai lainnya sebenarnya telah menyadari
hal ini dan sejak tahun 1980an telah menyediakan jumlah bantuan yang semakin
besar untuk bantuan program ini, dalam rangka mempromosikan apa yang kemudian
disebut sebagai penyesuaian struktural. Penyesuaian struktural adalah suatu
proses reformasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
Bantuan Teknis dan Organisasi Non Pemerintah
Satu bentuk khusus dari bantuan
asing adalah bantuan teknis atau bantuan kerjasama. Sasarannya adalah untuk
menciptakan tenaga berskil dan lembaga-lembaga pendukung akselerasi pembangunan.
Wujudnya bisa berupa pengiriman tenaga-tenaga ahli di bidang tertentu ke
negara-negara berkembang, bisa juga berupa pendidikan atau training bertempat
di negar donor.
Jika dihitung dari seluruh negara
OECD, kerjasama teknis terhitung sekitar 25 persen dari bantuan total, dengan
variasi yang besar antar negara. Kebanyakan bantuan teknis disalurkan melalui
agen-agen khusus dari PBB, misalnya Food and Agricultural Organization (FAO)
dan World Health Organization (WHO). Kebanyakan pendanaan PBB yang berupa
bantuan teknis datang dari United Nations Development Program (UNDP).
Proyek-proyek Bank Dunia juga sering mengandung elemen bantuan teknis yang
besar.
Terdapat beberapa masalah dengan
bantuan teknis, pertama, bantuan ini sering tidak sesuai dengan kondisi negara
penerima. Masalah kedua berhubungan dengan bentuk paling umum dari bantuan
teknis tersebut, yaitu pengiriman pakar asing ke negara berkembang, yang di
antaranya bertugas melatih tenaga domestik. Meningkatnya penggunaan para
sukarelawan dan orang-orang yang bekerja dengan NGO sebagian merupakan
tanggapan dari kesulitan-kesulitan semacam ini.
Peran NGO semakin hari semakin
penting dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Yang dilakukan oleh
NGO-NGO tersebut adalah memberikan bantuan teknis. Kebanyakan berupa
sukarelawan muda yang mempersiapkan diri untuk bekerja dengan bayaran kecil dan
hidup menyatu dengan masyarakat yang akan mereka tolong. Tugasnya sangat
bervariasi. Beberapa dari NGO tersebut telah sangat berperan dalam upaya
membangun masyarakat termiskin di negara-negara berkembang, khususnya dengan
mengajarkan kemampuan-kemampuan dasar.
Bantuan Bilateral dan Bantuan
Multilateral
Bantuan bilateral adalah bantuan
yang langsung diberikan sebuah negara donor ke sebuah negara penerima, sedangkan
bantuan Miltilateral adalah bantuan yang tidak langsung diberikan oleh negara
donor ke negara penerimanya, tetapi terlebih dahulu melewati lembaga-lembaga
keuangan internasional. Negara donor secara umum lebih suka mengalirkan dananya
secara balateral karena dengan cara ini mereka bisa mengontrol penggunaan dana
tersebut dengan lebih mudah. Biasanya bantuan bilateral lebih mengandung
pertimbangan politik di bandingkan dengan bantuan multilateral, sehingga negara
penerima bantuan lebih menyukai dana multilateral. Lembaga-lembaga bantuan
internasional, terutama Bank Dunia, mempunyai satu peran yang sukar digantikan
oleh satu negara donor secara individu, yaitu mengkoordinasi bantuan-bantuan
dari berbagai negara donor sehingga tidak terjadi duplikasi. Dengan koordinasi
Bank Dunia, maka hal itu bisa dihindari.
Untuk mendapatkan dana, Bank Dunia
mengeluarkan obligasi yang dinominasikan dsalam dolar Amerika di pasar
internasional. Bank Dunia meminjamkan lebih dari $30 miliar ke
pemerintah-pemerintah negara berkembang secara tahunan, termasuk dana-dana
untuk investasi sosial di negara-negara berkembang. Bank Dunia juga menggunakan
ahli-ahli perencanaan dan teknisnya untuk meningkatkan standar proyek-proyek di
negara berkembang supaya memenuhi standar perbankan sehingga lebih mudah
mengakses pasar uang.
IMF menyediakan kredit bagi negara
berkembang yang mengalami masalah neraca pembayaran senilai porsi cadangan yang
dimiliki. Jika masalah yang dihadapi lebih serius, IMF memberikan skema-skema
pinjaman khusus yang lain.
Kritik negara-negara berkembang
terhadap IMF adalah bahwa IMF menganggap masalah-masalah neraca pembayaran
internasional hanya bisa dipecahkan dengan mengurangi program-program sosial,
memotong subsidi, mendepresikan mata uang, dan mengadakan restrukturasi. Mereka
menganggap bahwa tekanan IMF pada tindakan drastis dalam jangka pendek seperti
itu akan membebani negara-negara berpendapatan rendah yang akan mengurangi
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.
Selain Bank Dunia dan IMF, sumber
multilateral yang lain dari pinjaman luar negeri adalah Asian Development
Bank.bertusas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan
Asia.
Volume Bantuan
Bantuan asing adalah bagian dari
aliran sumber dana ke negara berkembang. Komponen bantuan dalam aliran total
sumber dana ke negara-negara berkembang tidak banyak berubah, meskipun porsi
negara-negara yang menyumbang mengalami perubahan.
Sepanjang tahun-tahun 1980an bantuan
negara-negara OECD adalah 80 persen dari bantuan pembangunan resmi bilateral
dunia ke negara-negara berkembang. Akan tetapi pada awal tahun-tahun 1990an,
setelah tumbangnya sosialisme dan sekitar satu dekade turunnya surplus OPEC,
sumbangan OECD meningkat menjadi 98 persen dari total bantuan.
Bantuan asing (ODA) Amerika Serikat
pada tahun-yahun 1960an, 1970an dan 1980an merupakan yang tertinggi di antara
negara-negara OECD. Sepanjang periode yang sama, persentase bantuan terhadap
GNP negara-negara OECD yang lain berada pada tingkat lebih dari 0,40 persen
sebelum turun menjadi 0,39 pada tahun 1992 dan 0,38 persen pada tahun 1993.
SASARAN DAN TUJUAN BANTUAN
Bantuan
asing menjadi dana tambahan bagi tabungan domestik negara berkembang untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi. Bantuan tersebut untuk membangun sarana dan
prasarana. Selain itu bantuan juga bisa berbentuk upaya menolong penduduk dari
musibah.
Bantuan dimotivasi berbagai hal seperti
motivasi moral, politik maupun komersial. Motivasi moral bisa berupa keinginan
untuk menyeimbangkan kehidupan negara maju – negara berkembang atau kompensasi
negara-negara Barat atas penjajahan di masa kolonial ( politik etis). Motivasi
komersial bisa berupa perhitungan bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara
berkembang akan memberikan berbagai manfaat pada negara donor karena majunya
negara berkembang berarti pasar baru bagi ekspor produk industrinya dan pasokan
bahan mentah yang murah.
Bantuan
yang bertujuan untuk memajukan perekonomian ataupun membebaskan penduduk dari
musibah mendapat kritik. Kritik tersebut antara lain :
1) Argumentasi
bahwa bantuan cenderung mengambil bentuk proyek-proyek skala besar karena lebih
mudah di administrasi.
2) Penggunaan
tekhnologi tinggi yang padat kapital sehingga tidak memberi penghasilan
tambahan pada sumberdaya lokal.
3) Bantuan
menimbulkan inefisiensi dan korupsi
4) Dugaan
bahwa bantuan asing tidak menambah tabungan domestik tetapi hanya
menggantikannya,
5) Argumentasi
bahwa negara berkembang belum mempunyai sarana dan prasarana pendukung untuk
mendukung dana asing tersebut.
Kaum
Marxist memandang bahwa bantuan adalah hanya penundaan terhadap revolusi yang
diperlukan sebelum pembangunan yang tepat bisa dimulai. P.T Bauer menekankan
bahwa bantuan tidak diperlukan bagi pembangunan juga bukan syarat yang cukup
bagi pembangunan. Hal ini bisa terjadi di negara-negara yang pemerintahnya
mengambil kebijakan yang tidak tepat. Tetapi, bantuan tersebut juga berhasil meningkatkan
pembangunan di negara-negara yang mempunyai keinginan kuat untuk maju,
seperti Taiwan dan Korea Selatan yang
berhasil memanfaatkan bantuan luar negeri untuk memajukan perekonomiannya.
Pada
tahun 1970-an banyak negara donor
mengubah strateginya, tidak terlalu berfokus lagi pada peningkatan pertumbihan
ekonomi tetapi lebih pada kebijakan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan
dasar. Karena beberapa negara berkembang yang mendapat bantuan bisa memajukan
perekonomiannya tetap saja ada orang miskin, pengangguran dan kelaparan di
negara tersebut.
Bantuan
luar negeri tampaknya akan terus mengalir karena banyak pihak yang tertarik
dengan industri ini dan telah menjadi tempat untuk mencari nafkah serta
meendatangkan manfaat bagi beberpa pelaku ekonomi.
2.4 Investasi Asing Langsung sebagai
sumber Dana pembangunan
Investasi
asing langsung ( foreign direct investment, FDI ) adalah aliran dana dari
sebuah perusahaan di luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk perusahaan (
biasanya cabang dari perusahaan di negara asalnya) di negara lain, misalnya
pabrik perakitan Tv milik Jepang di Indonesia. Tahun 1960-an kebanyakn Fdi
bergerak di bidang pertambangan, eksplorasi minyak serta perkebunan, meskipun
beberapa perusahaan multinasional tersebut berinvestasi dalam manufakturing
terutama dalam industri-industri substitusi impor.
Sejarah Investasi Asing Langsung
Setelah
mengalami penurunan pada tahun 1970-an, FDI meningkat lagi mulai pertengahan
1980-an. Dibandingkan dengan awal kemunculannya tahun 1960-an terdapat beberpa
perubahan, yaitu :
a
Jepang yang pada tahun 1960-an belum
banyak mengalirkan dana, pada tahun 1980-an menjadi investor tunggal terbesar,
b
Pada tahun 1980-an lebih banyak bergerak
pada bidang industri, jasa keuangan dan turisme bukan lagi mineral dan minyak,
c
Tahun 1980-an lebih banyak mengalir ke
negara-negara yang industrialisasinya berorientasi ekspor.
Tujuan
utama FDI adalah negara-negara NICs dari Asia Timur dan beberapa negara di
Amerika Latin. Fennomena FDI mengikuti sindrom angsa terbang yaitu berpindah-pindah
antarnegara mencari tempat dimana upah buruh masih murah.
Pengaruh investasi asing langsung
di negara berkembang
MNCs
adalah bermanfaat karena memasok kapital dan teknologi maju yang penting untuk
pertumbuhan yang cepat. Beberapa yang lain percaya bahwa ketergantungan
terhadap kapital dan teknologi semacam itu justru menghambat pembangunan.
Keuntungan
dari MNCs;
a
Menutup gap tabungan atau gap devisa
(devisit neraca pembayaran)
b
Menyediakan barang dan jasa khusus yan g
penting untuk domestik
c
Menyediakan teknologi untuk meningkatkan
produktifitas
d
Mendorong munculnya te3knologi yang
tepat dengan mengadaptasi proses yang telah ada dengan peralatan penemuan baru
e
Menutup kekurangan dalam manajemen dari
kewirausahaan
f
Meningkatkan akses ke bank, pasar, dan sumberdaya
alam di luar negeri
g
Melatih manajer dan teknisi domestik
h
Menyediakan lapangan kerja, khusunya
dalam pekerjaan berskill
i
Memunculkan penerimaan berbagai macam
pajak
j
Meningkatkan efisiensi dengan mengganti
impediments pada perdagangan bebas dan pergerkan faktor produksi
k
Meningkatkan pendapatan nasional melalui
peningkatan spesialisasi dan economies of scale
Kerugian
akibat MNCs :
a. Meningkatkan
ketergantungan tekhnologi negra berkembang pada sumber-sumber asing yang
berujung pada kurangnya inovasi teknologis pekerja lokal
b. MNCs
sangat membatasi transfer paten, rahasia perusahaan dan pengetahuan teknis yang
lain pada cabangnya yang bisa dipandang sebagai sebuah lawan yang potensial.
c. Meningkatkan
konsentrasi teknologi dan industri di kawasan tertentu
d. Menghambat
klewirausahaan dan investasi lokal di industri-industri muda
e. Memperkenalkan
produk, tekhnologi dan pola konsumsi yang tidak sesuai di negara penerima FDI
f. Mempertinggi
tingkat pengangguran karena penggunaan tekhnologi padat modal
g. Meningkatkan
ketidaksamaan pendapatan karena beberapa FDI berinvestasi di bidang-bidang yang
di proteksi pemerintah sehingga pesaingnya di dalam negeri akan dirugikan dan
pendapataannya turun
h. Membatasi
ekspor cabang ketika dia menyaingi pasra perusahaan induknya di luar negeri
i.
Menyatakan kewajiban pajak terlalu
rendah dengan mempertinggi biaya investasi, menilai terlalu tinggi input-input
yang di transfer dari cabang-cabang yang lain dan menilai terlalu rendah output
yang dijual di antara MNC ke negara lain
j.
Mewajibkan perusahaan cabang untuk
membe;li input dari perusahaan induk daripada membeli dari
perusahaan-perusahaan domestik
k. Merepatriasi
dana dalam jumlah besar –keuntungan, royalti, dan fee manajerial dan jasa- yang
menyumbang pada defisit neraca pembayaran pada tahun berikutnya setelah aliran
kapital masuk
l.
Mempengaruhi kebijakan pemerintah ke
dalam arah yang tidak di inginkan ( contoh ; pemebrian proteksi berlebihan,
konsesi pajak, subsidi, atau pembangunan infrastruktur khusus)
m. Meningkatkan
intervensi asing pada proses politik domestik
n. Menarik
tenaga lokal personal dari perusahaan domestik
o. Menyerap
dana lokal untuk melengkapi dana dari negara asalnya sehingga memperkecil
investasi di sektor yang lain di negara penerima FDI tersebut.
Satu
sikap yang harus di ambil dalam menghadapi MNCs disarankan oleh Sanjaya Lall
adalah selalu berhati-hati dalam berhadapan dengan MNCs. Negara-negara
berkembang harus bisa melakukan tawar-menawar dengan MNCs untuk menggunakan
tekhnologi yang membawa penambahan kesempatan kerja yang besar, outputnya tidak
mematikan produsen dalam negeri serta bersedia melakukan proses alih tekhnologi
setelah jangka waktu tertentu.
FDI
tidak bisa di golongkan dalam bantuan karena tujuannya adalah semata-mata untuk
mencari keuntungan. Pemilik Fdi mendapat keuntungan seperti upah buruh murah,
pasara yang relatif masih baru, ataupun bahan baku murah. Terkadang FDI di
bentuk dengan motivasi untuk menghindari pajak impor di negara tujuan FDI
tersebut.
Perlu kita lihat bahwa pemerintah – pemerintah
Negara berkembang sekarang tidak sempat lagi melihat kerugian dari MNCs,
danberlomba – lomba untuk menarik MNCs ke negaranya, karena membutuhkan dana
pembangunan yang sangat besar; bahkan kedatangan MNCs sering dijadikan
indicator pulihnya ekonomi bagi beberapa Negara yang tengah terlanda krisis
ekonomi, semisal Negara Indonesia tercinta.
2.5 Pinjaman Bank Komersial sebagai
Sumber Dana Pembangunan dan Krisis Hutang Luar Negeri
Sampai
dengan tahun 1970-an pinjaman dari bank – bank komersial belum merupakan
komponen yang besar dalam total aliran sumber dana. Perannya baru membesar
setelah terjadinya dua peristiwa kenaikan harga minyak dunia (tahun 1973 dan
1982). Negara –negara produsen minyak Timur Tengah, anggota OPEC, tiba – tiba
menjadi sangat kaya karena harga minyak meningkat luar biasa. Pendapatan minyak
tersebut kemudian dideposiyokan di bank – bank komersial internasional. Bank –
bank tersebut kemudian membutuhkan peminjam, padahal langganan peminjamnya, yaitu
Negara – Negara industry maju , sedang teranda resesi oleh kenaikan harga
minyak tersebut dan tidak ingin banyak pinjaman. Maka uang – uang tersebut
dipinjamkan kenegara – Negara Dunia Ketiga, yang kebetulan juga sedang
membutuhkan dana karena ingin lepas dari pengaruh FDI.
Meminjamkan
dana pada pemerintah, biasa dinamakan sovereign lending, dianggap sangat aman karena pemerintah sebuah
Negara tentu saja tidak akan pernah bangkrut , karena mereka selalu bisa
menggali dana dari pajak.
Sampai
tahun 1981, tujuh Negara peminjam terbesar yaitu Brazil, Meksiko, Venezuela,
Argentina, Korea Selatan, Indonesia dan Filipina, jumlah pinjaman hanya di
bawah US$ 300 milyar. Beberapa Negara bisa menggunakan pinjaman – pinjaman
tersebut untuk membiayai proyek – proyek yang menghasilkan return sehingga akan
bisa mengembalikan hutangnya, dan masih menyimpan sisa keuntungan, guna melanjutkan investasi
tanpa harus meminjam lagi.
Jika
Negara – Negara donor pemberi bantuan dan perusahaan multinasional mempunyai
pengalaman dalam menilai apakah suatu investasi akan bisa membiayai dirinya
sendiri atau tidak, bank – bank komersial tidak mempunyai pengalaman semacam
itu dan kadang – kadang sama cerobohnya dengan negara – Negara yang mereka beri
pinjaman.mereka bersedia memberi pinjaman kepada Negara – Negara seperti
Nigeria, hanya karena melihat pendapatan ekspornya meningkat setelah
ditemukannya tambang minyak. Bank komersial tersebut tidak memeriksa apakah proyek yang dibiayai Nigeria
akan menghasilkan return atau tidak.
Karena
pinjaman dari perbankan internasional utamanya didominasikan dalam dolar
Amerika dan menggunakan system kurs mengambang yang akan berfluktuasi dengan
naik – turunnya tingkat bunga, para peminjam merasakan bahwa beban hutang
mereka tiba – tiba saja menjadi sangat berat, yang berada di luar kemampuan
mereka untuk membayarnya. Inilah awal dari gejala yang kemudian dikenal sebagai
krisis hutang luar negeri.
Masalah
hutang menjadi dominan pada tahun – tahun 1980-an. Dua upaya berskala global
telah dibuat untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu rencana baker pada tahun
1985 dan rencana brady pada tahun 1989. Meskipun sejumlah Negara masih
mempunyai hutang yang besar, masalah tersebut secara bertahap telah berkurang
sejak akhir 1980-an, dengan turunya tingkat bunga dan pulihnya ekonomi di Amerika
Serikat sehingga permintaan akan barang – barang ekspor Negara berkembang mulai
naik lagi, yang memungkinkan Negara –negara berkembang untuk memenuhi kewajiban
hutang luar negerinya. Pada pertengahan tahun 1997 terdapat krisis sususlan
ketika nilai tukar dolar mengalami kenaikan yang luar biasa di Thailand , sehingga Thailand mengalami
kesulitan dengan neraca pembayarannya dan tidak bisa membayar kembali hutangnya
sehingga harus dibantu oleh IMF. Menyusul kemudian Negara –negara Malaysia,
korea selatan , dan Indonesia mengalami kesulitan yang sama.
2.6 Remittances (kiriman) pekerja
nasional yang bekerja di luar negeri sebagai sumber dana pembangunan
Remittances
dari pekerja nasional yang bekerja di luar negeri membantu menutup gap deficit devisa sebuah Negara. Remittances
ini, terutama dari migran negara - negara di seluruh dunia ke eropa dan negara
– negara teluk Persia yang kaya minyak, migran migran amerika latin ke Negara
pengekspor minyak Venezuela, migran Amerika Tengah ke Amerika Serikat, dan
migran Negara –negara tetangga ke afrika selatan, Nigeria , gabon dan Ivory
Coast. Kebanyakan dari 7 negara pertama,
persentase remittances turun drastic sepanjang jatuhnya harga minyak dari tahun
1980-an dan awal tahun 1990-an. Kecenderungan rata –rata mengirimkan uang ke
negaranya adalah 11 persen untuk pekerja – pekerja Turki dan 50 persen untuk
pekerja – pekerja Pakistan. Kiriman dari para pekerja di luar negeri tersebut
memungkinkan kerabat keluarganya di Negara –negara berkembang tersebut untuk
meningkatkan standar hidupnya secara substansial, meskipun persebarannya antar
Negara dan juga antara penduduk dalam sebuah Negara sangat tidak merata.
