sumber dana luar negeri

BAB II

ISI

2.1  Mengapa Diperlukan Dana Luar Negeri

Sejarah mencatat bahwa pada tahap awal pembangunanya, Negara – Negara yang sekarang dianggap maju pun memanfaatkan dana asing. Hollis B. Chennery dan Alan Strout, dalam sebuah model berdasar bukti empiris dari 50 negara berkembang dari tahun 1957 sampai 1962, mengidentifikasikan tiga tahap pembangunan, yang masing – masing dicirikan oleh faktor kendala pembangunan. Tahap – tahap sekaligus faktor – faktor kendala tersebut yaitu:

1.      Keterbatasan skill,

2.      Gap tabungan, yaitu investasi dikurangi tabungan.

3.      Gap devisa, yaitu impor dikurangi ekspor.

Pada tahap pertama aliran skill dan teknologi dari luar negeri mampu memecahkan, paling tidak mengurangi, masalah pembangunan akibat keterbatasan skil. Akan tetapi dua ekonom tersebut lebih memusatkan perhatian pada tahap 2, pertumbuhan yang terbatasi oleh kurangnya investasi, dan tahap 3, pertumbuhan yang terbatasi oleh gap perdagangan. Dua tahap terakhir diduga sedang menjadi fenomena di Negara berkembang saat ini, dan diharapkan akan bisa diatasi dengan aliran dana luar negeri. 

Bukti-bukti Chenery dan Strout mengindikasikan bahwa pada awal-awal tahap pembangunan, pertumbuhan terkendala oleh terbatasnya investasi. Misalnya sebuah perekonomian mentargetkan untuk tumbuh 4 persen per tahun. Jika ICOR negara tersebut adalah 3, maka akan diperlukan investasi (tambahan kapital) sebesar 12 persen GNP. Jika tabungan yang tersedia hanya 10 persen GNP, maka terdapat gap tabungan-investasi sebesar 2 persen GNP, yang bisa ditutup dengan dana luar negeri. Impor kapital ini akan mengatasi masalah keterbatasan pertumbuhan akibat gap investasi-tabungan.

Untuk menutup gap-gap tersebut diperlukan aliran dana luar negeri. Impor kapital ini akan mengatasi masalah keterbatasan pertumbuhan akibat gap investasi-tabungan serta menghilangkan keterbatasan pertumbuhan akibat gap devisa. Bantuan luar negeri yang diperlukan ditentukan oleh jumlah gap terbesar dari dua gap tersebut. Dalam jangka panjang, dana luar negeri akan menyamakan laju pertumbuhan antara investasi dan tabungan sehingga negara tersebut bisa berhenti meminjam dan membangun dengan dana sendiri.

2.2  Sumber dan Pengguna Dana Luar Negeri

            Bantuan luar negeri bersumber dari pemerintah-pemerintah negara asing. Bantuan ini bisa datang dari sebuah pemerintah asing langsung diberikan ke sebuah negara berkembang, bisa juga datang dari lembaga-lembaga internasional. Kesimpulannya adalah bahwa bantuan luar negeri berasal dari pemerintah negara asing, baik langsung (bilateral) maupun melewati lembaga-lembaga internasional (multilaateral).

            Dana luar negeri berikutnya adalah pinjaman dari bank-bank komersial. Pinjaman komersial ini biasanya berbungan lebih tinggi dan berjangka lebih pendek dari bantuan internasional. Sumber berikutnya adalah investasi dari luar negeri. Investasi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu investasi asing portofolio berupa pembelian saham dan obligasi, dimana investor tidak mempunyai kontrol langsung atas perusahaan) dan investasi asing langsung (investor membuka cabang perusahaan di negara berkembang dan mempunyai kontrol langsung terhadap perusahaan tersebut).

            Sumber dana berikutnya, yang meskipun tidak berjumlah besar, adalah kiriman dari warga negara yang bekerja di negara lain (remittances), dan juga kredit ekspor. Kredit ekspor adalah penangguhan pembayaran ekspor untuk jangka waktu tertentu sehingga importir bisa mengimpor tanpa uang kas. Untuk negara yang sangat terbuka, yaitu negara yang tingkat perdagangan dunianya sangat tinggi.

            Siapa yang memerlukan dana luar negeri tersebut ? negara-negara Eropa Barat dan Timur serta Amerika dan pada awal pembangunannya juga memerlukan modal asing. Setelah Perang Dunia II, negara-negara Eropa yang kalah perang memerlukan dana untuk membangun kembali negaranya. Pemerintah Amerika Serikat waktu itu, dengan program yang terkenal sebagai Marshall Plan, menyediakan dana untuk pembanguna tersebut. Pembanguna tersebut relatif berhasil. Demikian pula beberapa negara yang baru merdeka memerlukan dana untuk membangun, yang sebagian dibantu oleh negara-negara bekas penjajahnya.

2.3  Tabungan Pemerintah Asing (Bantuan Asing) sebagai Sumber Dana   Pembangunan

            Pinjaman resmi pemerintah asing (Sgo) sering disebut sebagai bantuan asing atau official development assistance (ODA) karena mempunyai syarat-syarat yang lebih ringan dalam pembayarannya dibandingkan dengan pinjaman asing swasta. Bantuan asing bisa berupa pinjaman lunak, hibah, atau bantuan teknis. Sumbernya bisa berupa sebuah pemerintah negara asing, tetapi bisa juga agen-agen internasional. Pinjaman ke negara-negara berkembang dianggap sebagai bantuan asing jika mengandung elemen bantuan, yaitu jika penerima dana mendapatkan kemudahan-kemudahan dibanding jika dia meminjam dari bank-bank komersial dunia. Kemudahan itu bisa berbentuk tiga hal, pertama, tingkat bunga yang rendah, kedua, periode pembayaran yang lebih lama, dan ketiga, grace period (periode dari saat dana tersebut diberikan sampai kewajiban mengangsur pertama kali) yang lebih lama.

            Pinjaman resmi bisa digolongkan ke dua kategori, keras atau lunak, tergantung pada seberapa besar elemen hibahnya. Pinjaman Bank Dunia lebih banyak bebentuk pinjaman keras, akan tetapi pinjaman dari cabang-cabang Bank Dunia, yaitu Internasional Developmant Association (IDA) biasanya bersifat lunak, karena IDA memang dibentuk untuk membantu negara-negara berkembang.

            Bantuan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat. Dikatakan mengikat jika negara donor menekankan bahwa semua impor yang berkaitan dengan bantuan tersebut harus berasal dari negara donor. Pengikatan bisa berbentuk lain, misalnya negara-negara donor hanya mau menyediakan bantuan jika bantuan tersebut bisa memberikan kepada mereka tambahan kesempatan kerja, bisnis atau ekspor.

            Bantuan bisa berbentuk proyek atau program. Bantuan proyek memungkinkan negara donor untuk mengontrol penggunaan uang tersebut. Akan tetapi negara berkembang sering membutuhkan bantuan untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipaket dalam sebuah proyek seperti itu. Para donor-Bank Dunia dan beberapa lembaga dunai lainnya sebenarnya telah menyadari hal ini dan sejak tahun 1980an telah menyediakan jumlah bantuan yang semakin besar untuk bantuan program ini, dalam rangka mempromosikan apa yang kemudian disebut sebagai penyesuaian struktural. Penyesuaian struktural adalah suatu proses reformasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Bantuan Teknis dan  Organisasi Non Pemerintah

            Satu bentuk khusus dari bantuan asing adalah bantuan teknis atau bantuan kerjasama. Sasarannya adalah untuk menciptakan tenaga berskil dan lembaga-lembaga pendukung akselerasi pembangunan. Wujudnya bisa berupa pengiriman tenaga-tenaga ahli di bidang tertentu ke negara-negara berkembang, bisa juga berupa pendidikan atau training bertempat di negar donor.

            Jika dihitung dari seluruh negara OECD, kerjasama teknis terhitung sekitar 25 persen dari bantuan total, dengan variasi yang besar antar negara. Kebanyakan bantuan teknis disalurkan melalui agen-agen khusus dari PBB, misalnya Food and Agricultural Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO). Kebanyakan pendanaan PBB yang berupa bantuan teknis datang dari United Nations Development Program (UNDP). Proyek-proyek Bank Dunia juga sering mengandung elemen bantuan teknis yang besar.

            Terdapat beberapa masalah dengan bantuan teknis, pertama, bantuan ini sering tidak sesuai dengan kondisi negara penerima. Masalah kedua berhubungan dengan bentuk paling umum dari bantuan teknis tersebut, yaitu pengiriman pakar asing ke negara berkembang, yang di antaranya bertugas melatih tenaga domestik. Meningkatnya penggunaan para sukarelawan dan orang-orang yang bekerja dengan NGO sebagian merupakan tanggapan dari kesulitan-kesulitan semacam ini.

            Peran NGO semakin hari semakin penting dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Yang dilakukan oleh NGO-NGO tersebut adalah memberikan bantuan teknis. Kebanyakan berupa sukarelawan muda yang mempersiapkan diri untuk bekerja dengan bayaran kecil dan hidup menyatu dengan masyarakat yang akan mereka tolong. Tugasnya sangat bervariasi. Beberapa dari NGO tersebut telah sangat berperan dalam upaya membangun masyarakat termiskin di negara-negara berkembang, khususnya dengan mengajarkan kemampuan-kemampuan dasar.

Bantuan Bilateral dan Bantuan Multilateral

            Bantuan bilateral adalah bantuan yang langsung diberikan sebuah negara donor ke sebuah negara penerima, sedangkan bantuan Miltilateral adalah bantuan yang tidak langsung diberikan oleh negara donor ke negara penerimanya, tetapi terlebih dahulu melewati lembaga-lembaga keuangan internasional. Negara donor secara umum lebih suka mengalirkan dananya secara balateral karena dengan cara ini mereka bisa mengontrol penggunaan dana tersebut dengan lebih mudah. Biasanya bantuan bilateral lebih mengandung pertimbangan politik di bandingkan dengan bantuan multilateral, sehingga negara penerima bantuan lebih menyukai dana multilateral. Lembaga-lembaga bantuan internasional, terutama Bank Dunia, mempunyai satu peran yang sukar digantikan oleh satu negara donor secara individu, yaitu mengkoordinasi bantuan-bantuan dari berbagai negara donor sehingga tidak terjadi duplikasi. Dengan koordinasi Bank Dunia, maka hal itu bisa dihindari.

            Untuk mendapatkan dana, Bank Dunia mengeluarkan obligasi yang dinominasikan dsalam dolar Amerika di pasar internasional. Bank Dunia meminjamkan lebih dari $30 miliar ke pemerintah-pemerintah negara berkembang secara tahunan, termasuk dana-dana untuk investasi sosial di negara-negara berkembang. Bank Dunia juga menggunakan ahli-ahli perencanaan dan teknisnya untuk meningkatkan standar proyek-proyek di negara berkembang supaya memenuhi standar perbankan sehingga lebih mudah mengakses pasar uang.

            IMF menyediakan kredit bagi negara berkembang yang mengalami masalah neraca pembayaran senilai porsi cadangan yang dimiliki. Jika masalah yang dihadapi lebih serius, IMF memberikan skema-skema pinjaman khusus yang lain.

            Kritik negara-negara berkembang terhadap IMF adalah bahwa IMF menganggap masalah-masalah neraca pembayaran internasional hanya bisa dipecahkan dengan mengurangi program-program sosial, memotong subsidi, mendepresikan mata uang, dan mengadakan restrukturasi. Mereka menganggap bahwa tekanan IMF pada tindakan drastis dalam jangka pendek seperti itu akan membebani negara-negara berpendapatan rendah yang akan mengurangi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.

            Selain Bank Dunia dan IMF, sumber multilateral yang lain dari pinjaman luar negeri adalah Asian Development Bank.bertusas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia.

Volume  Bantuan

            Bantuan asing adalah bagian dari aliran sumber dana ke negara berkembang. Komponen bantuan dalam aliran total sumber dana ke negara-negara berkembang tidak banyak berubah, meskipun porsi negara-negara yang menyumbang mengalami perubahan.

            Sepanjang tahun-tahun 1980an bantuan negara-negara OECD adalah 80 persen dari bantuan pembangunan resmi bilateral dunia ke negara-negara berkembang. Akan tetapi pada awal tahun-tahun 1990an, setelah tumbangnya sosialisme dan sekitar satu dekade turunnya surplus OPEC, sumbangan OECD meningkat menjadi 98 persen dari total bantuan.

            Bantuan asing (ODA) Amerika Serikat pada tahun-yahun 1960an, 1970an dan 1980an merupakan yang tertinggi di antara negara-negara OECD. Sepanjang periode yang sama, persentase bantuan terhadap GNP negara-negara OECD yang lain berada pada tingkat lebih dari 0,40 persen sebelum turun menjadi 0,39 pada tahun 1992 dan 0,38 persen pada tahun 1993.

SASARAN DAN TUJUAN BANTUAN

Bantuan asing menjadi dana tambahan bagi tabungan domestik negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Bantuan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana. Selain itu bantuan juga bisa berbentuk upaya menolong penduduk dari musibah.

 Bantuan dimotivasi berbagai hal seperti motivasi moral, politik maupun komersial. Motivasi moral bisa berupa keinginan untuk menyeimbangkan kehidupan negara maju – negara berkembang atau kompensasi negara-negara Barat atas penjajahan di masa kolonial ( politik etis). Motivasi komersial bisa berupa perhitungan bahwa pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang akan memberikan berbagai manfaat pada negara donor karena majunya negara berkembang berarti pasar baru bagi ekspor produk industrinya dan pasokan bahan mentah yang murah.

Bantuan yang bertujuan untuk memajukan perekonomian ataupun membebaskan penduduk dari musibah mendapat kritik. Kritik tersebut antara lain :

1)      Argumentasi bahwa bantuan cenderung mengambil bentuk proyek-proyek skala besar karena lebih mudah di administrasi.

2)      Penggunaan tekhnologi tinggi yang padat kapital sehingga tidak memberi penghasilan tambahan pada sumberdaya lokal.

3)      Bantuan menimbulkan inefisiensi dan korupsi

4)      Dugaan bahwa bantuan asing tidak menambah tabungan domestik tetapi hanya menggantikannya,

5)      Argumentasi bahwa negara berkembang belum mempunyai sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung dana asing tersebut.

Kaum Marxist memandang bahwa bantuan adalah hanya penundaan terhadap revolusi yang diperlukan sebelum pembangunan yang tepat bisa dimulai. P.T Bauer menekankan bahwa bantuan tidak diperlukan bagi pembangunan juga bukan syarat yang cukup bagi pembangunan. Hal ini bisa terjadi di negara-negara yang pemerintahnya mengambil kebijakan yang tidak tepat. Tetapi, bantuan tersebut juga berhasil meningkatkan pembangunan di negara-negara yang mempunyai keinginan kuat untuk maju, seperti  Taiwan dan Korea Selatan yang berhasil memanfaatkan bantuan luar negeri untuk memajukan perekonomiannya.

Pada tahun  1970-an banyak negara donor mengubah strateginya, tidak terlalu berfokus lagi pada peningkatan pertumbihan ekonomi tetapi lebih pada kebijakan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar. Karena beberapa negara berkembang yang mendapat bantuan bisa memajukan perekonomiannya tetap saja ada orang miskin, pengangguran dan kelaparan di negara tersebut.

Bantuan luar negeri tampaknya akan terus mengalir karena banyak pihak yang tertarik dengan industri ini dan telah menjadi tempat untuk mencari nafkah serta meendatangkan manfaat bagi beberpa pelaku ekonomi.

2.4  Investasi Asing Langsung sebagai sumber Dana pembangunan

Investasi asing langsung ( foreign direct investment, FDI ) adalah aliran dana dari sebuah perusahaan di luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk perusahaan ( biasanya cabang dari perusahaan di negara asalnya) di negara lain, misalnya pabrik perakitan Tv milik Jepang di Indonesia. Tahun 1960-an kebanyakn Fdi bergerak di bidang pertambangan, eksplorasi minyak serta perkebunan, meskipun beberapa perusahaan multinasional tersebut berinvestasi dalam manufakturing terutama dalam industri-industri substitusi impor.

Sejarah Investasi Asing Langsung

Setelah mengalami penurunan pada tahun 1970-an, FDI meningkat lagi mulai pertengahan 1980-an. Dibandingkan dengan awal kemunculannya tahun 1960-an terdapat beberpa perubahan, yaitu :

a         Jepang yang pada tahun 1960-an belum banyak mengalirkan dana, pada tahun 1980-an menjadi investor tunggal terbesar,

b        Pada tahun 1980-an lebih banyak bergerak pada bidang industri, jasa keuangan dan turisme bukan lagi mineral dan minyak,

c         Tahun 1980-an lebih banyak mengalir ke negara-negara yang industrialisasinya berorientasi ekspor.

Tujuan utama FDI adalah negara-negara NICs dari Asia Timur dan beberapa negara di Amerika Latin. Fennomena FDI mengikuti sindrom angsa terbang yaitu berpindah-pindah antarnegara mencari tempat dimana upah buruh masih murah.

Pengaruh investasi asing langsung di negara berkembang

MNCs adalah bermanfaat karena memasok kapital dan teknologi maju yang penting untuk pertumbuhan yang cepat. Beberapa yang lain percaya bahwa ketergantungan terhadap kapital dan teknologi semacam itu justru menghambat pembangunan.

Keuntungan dari MNCs;

a         Menutup gap tabungan atau gap devisa (devisit neraca pembayaran)

b        Menyediakan barang dan jasa khusus yan g penting untuk domestik

c         Menyediakan teknologi untuk meningkatkan produktifitas

d        Mendorong munculnya te3knologi yang tepat dengan mengadaptasi proses yang telah ada dengan peralatan penemuan baru

e         Menutup kekurangan dalam manajemen dari kewirausahaan

f         Meningkatkan akses ke bank, pasar, dan sumberdaya alam di luar negeri

g        Melatih manajer dan teknisi domestik

h        Menyediakan lapangan kerja, khusunya dalam pekerjaan berskill

i          Memunculkan penerimaan berbagai macam pajak

j          Meningkatkan efisiensi dengan mengganti impediments pada perdagangan bebas dan pergerkan faktor produksi

k        Meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan spesialisasi dan economies of scale

Kerugian akibat MNCs :

a.       Meningkatkan ketergantungan tekhnologi negra berkembang pada sumber-sumber asing yang berujung pada kurangnya inovasi teknologis pekerja lokal

b.      MNCs sangat membatasi transfer paten, rahasia perusahaan dan pengetahuan teknis yang lain pada cabangnya yang bisa dipandang sebagai sebuah lawan yang potensial.

c.       Meningkatkan konsentrasi teknologi dan industri di kawasan tertentu

d.      Menghambat klewirausahaan dan investasi lokal di industri-industri muda

e.       Memperkenalkan produk, tekhnologi dan pola konsumsi yang tidak sesuai di negara penerima FDI

f.       Mempertinggi tingkat pengangguran karena penggunaan tekhnologi padat modal

g.      Meningkatkan ketidaksamaan pendapatan karena beberapa FDI berinvestasi di bidang-bidang yang di proteksi pemerintah sehingga pesaingnya di dalam negeri akan dirugikan dan pendapataannya turun

h.      Membatasi ekspor cabang ketika dia menyaingi pasra perusahaan induknya di luar negeri

i.        Menyatakan kewajiban pajak terlalu rendah dengan mempertinggi biaya investasi, menilai terlalu tinggi input-input yang di transfer dari cabang-cabang yang lain dan menilai terlalu rendah output yang dijual di antara MNC ke negara lain

j.        Mewajibkan perusahaan cabang untuk membe;li input dari perusahaan induk daripada membeli dari perusahaan-perusahaan domestik

k.      Merepatriasi dana dalam jumlah besar –keuntungan, royalti, dan fee manajerial dan jasa- yang menyumbang pada defisit neraca pembayaran pada tahun berikutnya setelah aliran kapital masuk

l.        Mempengaruhi kebijakan pemerintah ke dalam arah yang tidak di inginkan ( contoh ; pemebrian proteksi berlebihan, konsesi pajak, subsidi, atau pembangunan infrastruktur khusus)

m.    Meningkatkan intervensi asing pada proses politik domestik

n.      Menarik tenaga lokal personal dari perusahaan domestik

o.      Menyerap dana lokal untuk melengkapi dana dari negara asalnya sehingga memperkecil investasi di sektor yang lain di negara penerima FDI tersebut.

Satu sikap yang harus di ambil dalam menghadapi MNCs disarankan oleh Sanjaya Lall adalah selalu berhati-hati dalam berhadapan dengan MNCs. Negara-negara berkembang harus bisa melakukan tawar-menawar dengan MNCs untuk menggunakan tekhnologi yang membawa penambahan kesempatan kerja yang besar, outputnya tidak mematikan produsen dalam negeri serta bersedia melakukan proses alih tekhnologi setelah jangka waktu tertentu.

FDI tidak bisa di golongkan dalam bantuan karena tujuannya adalah semata-mata untuk mencari keuntungan. Pemilik Fdi mendapat keuntungan seperti upah buruh murah, pasara yang relatif masih baru, ataupun bahan baku murah. Terkadang FDI di bentuk dengan motivasi untuk menghindari pajak impor di negara tujuan FDI tersebut.

 Perlu kita lihat bahwa pemerintah – pemerintah Negara berkembang sekarang tidak sempat lagi melihat kerugian dari MNCs, danberlomba – lomba untuk menarik MNCs ke negaranya, karena membutuhkan dana pembangunan yang sangat besar; bahkan kedatangan MNCs sering dijadikan indicator pulihnya ekonomi bagi beberapa Negara yang tengah terlanda krisis ekonomi, semisal Negara Indonesia tercinta.

2.5  Pinjaman Bank Komersial sebagai Sumber Dana Pembangunan dan Krisis Hutang Luar Negeri

Sampai dengan tahun 1970-an pinjaman dari bank – bank komersial belum merupakan komponen yang besar dalam total aliran sumber dana. Perannya baru membesar setelah terjadinya dua peristiwa kenaikan harga minyak dunia (tahun 1973 dan 1982). Negara –negara produsen minyak Timur Tengah, anggota OPEC, tiba – tiba menjadi sangat kaya karena harga minyak meningkat luar biasa. Pendapatan minyak tersebut kemudian dideposiyokan di bank – bank komersial internasional. Bank – bank tersebut kemudian membutuhkan peminjam, padahal langganan peminjamnya, yaitu Negara – Negara industry maju , sedang teranda resesi oleh kenaikan harga minyak tersebut dan tidak ingin banyak pinjaman. Maka uang – uang tersebut dipinjamkan kenegara – Negara Dunia Ketiga, yang kebetulan juga sedang membutuhkan dana karena ingin lepas dari pengaruh FDI.

Meminjamkan dana pada pemerintah, biasa dinamakan sovereign lending,  dianggap sangat aman karena pemerintah sebuah Negara tentu saja tidak akan pernah bangkrut , karena mereka selalu bisa menggali dana dari pajak.

Sampai tahun 1981, tujuh Negara peminjam terbesar yaitu Brazil, Meksiko, Venezuela, Argentina, Korea Selatan, Indonesia dan Filipina, jumlah pinjaman hanya di bawah US$ 300 milyar. Beberapa Negara bisa menggunakan pinjaman – pinjaman tersebut untuk membiayai proyek – proyek yang menghasilkan return sehingga akan bisa mengembalikan hutangnya, dan masih menyimpan  sisa keuntungan, guna melanjutkan investasi tanpa harus meminjam lagi.

Jika Negara – Negara donor pemberi bantuan dan perusahaan multinasional mempunyai pengalaman dalam menilai apakah suatu investasi akan bisa membiayai dirinya sendiri atau tidak, bank – bank komersial tidak mempunyai pengalaman semacam itu dan kadang – kadang sama cerobohnya dengan negara – Negara yang mereka beri pinjaman.mereka bersedia memberi pinjaman kepada Negara – Negara seperti Nigeria, hanya karena melihat pendapatan ekspornya meningkat setelah ditemukannya tambang minyak. Bank komersial tersebut tidak  memeriksa apakah proyek yang dibiayai Nigeria akan menghasilkan return atau tidak.

Karena pinjaman dari perbankan internasional utamanya didominasikan dalam dolar Amerika dan menggunakan system kurs mengambang yang akan berfluktuasi dengan naik – turunnya tingkat bunga, para peminjam merasakan bahwa beban hutang mereka tiba – tiba saja menjadi sangat berat, yang berada di luar kemampuan mereka untuk membayarnya. Inilah awal dari gejala yang kemudian dikenal sebagai krisis hutang luar negeri.

Masalah hutang menjadi dominan pada tahun – tahun 1980-an. Dua upaya berskala global telah dibuat untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu rencana baker pada tahun 1985 dan rencana brady pada tahun 1989. Meskipun sejumlah Negara masih mempunyai hutang yang besar, masalah tersebut secara bertahap telah berkurang sejak akhir 1980-an, dengan turunya tingkat bunga dan pulihnya ekonomi di Amerika Serikat sehingga permintaan akan barang – barang ekspor Negara berkembang mulai naik lagi, yang memungkinkan Negara –negara berkembang untuk memenuhi kewajiban hutang luar negerinya. Pada pertengahan tahun 1997 terdapat krisis sususlan ketika nilai tukar dolar mengalami kenaikan yang luar biasa  di Thailand , sehingga Thailand mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya dan tidak bisa membayar kembali hutangnya sehingga harus dibantu oleh IMF. Menyusul kemudian Negara –negara Malaysia, korea selatan , dan Indonesia mengalami kesulitan yang sama.

2.6  Remittances (kiriman) pekerja nasional yang bekerja di luar negeri sebagai sumber dana pembangunan

Remittances dari pekerja nasional yang bekerja di luar negeri membantu menutup gap  deficit devisa sebuah Negara. Remittances ini, terutama dari migran negara - negara di seluruh dunia ke eropa dan negara – negara teluk Persia yang kaya minyak, migran migran amerika latin ke Negara pengekspor minyak Venezuela, migran Amerika Tengah ke Amerika Serikat, dan migran Negara –negara tetangga ke afrika selatan, Nigeria , gabon dan Ivory Coast. Kebanyakan dari 7 negara  pertama, persentase remittances turun drastic sepanjang jatuhnya harga minyak dari tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Kecenderungan rata –rata mengirimkan uang ke negaranya adalah 11 persen untuk pekerja – pekerja Turki dan 50 persen untuk pekerja – pekerja Pakistan. Kiriman dari para pekerja di luar negeri tersebut memungkinkan kerabat keluarganya di Negara –negara berkembang tersebut untuk meningkatkan standar hidupnya secara substansial, meskipun persebarannya antar Negara dan juga antara penduduk dalam sebuah Negara sangat  tidak merata.